Reklame merupakan salah satu media yang kerap digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat. Terlepas dari efektivitas reklame sebagai media promosi, papan reklame termasuk ke dalam objek pajak dan akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi yang berencana untuk memasang papan reklame di wilayah Jakarta, ada baiknya jika Anda mempelajari aturan pajak reklame yang berlaku di area tersebut. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini:

Aturan Pajak Reklame di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pajak Reklame, terdapat beberapa aturan penting mengenai penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta. Poin-poin tersebut meliputi jenis reklame yang dikenai pajak, tarif pajak, hingga syarat pendaftaran. Jika Anda bernaung di sebuah perusahaan atau memasang reklame dalam jumlah besar, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jasa Konsultan Pajak di Jakarta.

  1. Objek Pajak Reklame

Menurut peraturan yang berlaku, seluruh penyelenggara reklame menjadi objek pajak reklame. Beberapa jenis reklame yang dikenai pajak antara lain reklame billboard, videotron atau megatron, reklame suara, reklame berjalan, reklame film, dan reklame kain.

Sedangkan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak termasuk objek pajak. Penyelenggaraan reklame melalui media elektronik, seperti televisi, radio, maupun media cetak, tidak termasuk objek pajak reklame.

  1. Faktor Penghitungan NSR

Nilai Sewa Reklame (NSR) menjadi dasar perhitungan pajak reklame. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi NSR, seperti jenis reklame, bahan yang digunakan, waktu penyelenggaraan, lokasi penempatan, jumlah, serta ukuran media. Pajak serta cara penghitungan berdasarkan NSR ini dikelola dan harus dibayarkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta.

Layanan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
Layanan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
  1. Tarif dan Cara Perhitungan

Peraturan lain yang perlu Anda ketahui tentang pajak reklame di Jakarta adalah mengenai tarif dan cara perhitungan. Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2011, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 25 persen.

Untuk menghitung besaran pokok pajak, Anda dapat mengalikan tarif pajak sebesar 25% tersebut dengan Nilai Sewa Reklame (NSR). Namun jika Anda ingin memasang reklame alkohol atau rokok, maka akan dikenai biaya tambahan sebesar 25% dari pokok pajak.

Dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa penyelenggaraan reklame dengan ketinggian hingga 15 meter akan dikenai tambahan pajak. Anda harus membayar tambahan sebesar 20% yang diambil dari hasil perhitungan NSR.

  1. Syarat Pendaftaran

Terdapat beberapa syarat yang harus Anda penuhi sebelum menyelenggarakan reklame. Syarat tersebut cukup bervariasi tergantung jenis reklame, ukuran, serta pengajuan baru atau perpanjangan. 

Untuk pengajuan baru, Anda perlu menyiapkan desain reklame yang akan ditampilkan. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan reklame berukuran hingga 6 meter persegi:

  • Fotokopi identitas diri
  • Peta lokasi penempatan dari tiga arah
  • Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa reklame belum terpasang
  • Surat Pernyataan bahwa pemilik lokasi tidak keberatan
  • Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan
  • Surat Kuasa dengan materai (jika diwakilkan)

Untuk pengajuan reklame baru dengan ukuran lebih dari 6 meter hingga 24 meter, Anda perlu melampirkan bukti kelayakan konstruksi reklame. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan papan reklame yang akan dipasang, sehingga tidak membahayakan.

Sedangkan untuk perpanjangan atau daftar ulang, syarat yang diajukan terbilang lebih sederhana. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi untuk perpanjangan/daftar ulang reklame:

  • Foto papan reklame yang telah terpasang
  • Fotokopi identitas diri
  • Fotokopi SKPD tahun lalu
  • Fotokopi izin tahun sebelumnya
  • Fotokopi PBB
  • Surat Pernyataan bahwa reklame tidak berubah ukuran dan bentuk

Untuk pengajuan kembali reklame berukuran lebih dari 6 meter, maka Anda juga perlu melampirkan bukti kelayakan konstruksi reklame.

Dengan mengetahui sejumlah peraturan mengenai penyelenggaraan reklame dan perhitungan pajaknya di Jakarta, maka Anda tidak perlu khawatir jika ingin memasang papan promosi di wilayah tersebut. Pasalnya, Anda sudah mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku.